Fasilitasi budaya masyarakat desa pesisir dan perbatasan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di provinsi kepulauan Riau

• Main Authors: Sanopaka, Endri, Afgani @Eusoff, Yendo, Mukhlis, Suhardi, Usman Siam, Nurbaiti, Ferizone, Ferizone
• Format: Conference or Workshop Item
• Language: English
• Published: 2016
• Subjects: HC Economic History and Conditions; HM Sociology
• Online Access: http://repo.uum.edu.my/20385/1/ICOGPA%202016%201%208.pdf; http://repo.uum.edu.my/20385/; http://icogpa2016.weebly.com/

Program-program pemerintah baik di tingkat pusat dan ditingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota dalam memberdayakan masyarakat desa seringkali hasilnya seperti menabur garam dilautan.Program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diberikan dalam bentuk pinjaman lunak, kelompok ekonomi bersama, koperasi, dan juga lembaga keuangan mikro belum dapat membuat kemandirian masyarakat desa dalam meningkatkan pendapatan mereka.Salah satu faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut adalah pengabaian atas aspek budaya (kebiasaan) masyarakat pesisir dan perbatasan di Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan sebuah integrasi sistem ekonomi diantara masyarakat desa, pemerintah desa, serta tauke dalam pengembangan ekonomi masyarakat didesa. Konsep integrasi ini memanfaatkan kebijakan pemerintah yang telah dikeluarkan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kesempatan kepada Desa Untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di desa.Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilakukan secara partisipatif melalui pengamatan lansung dilapangan serta wawancara mendalam, dan dilengkapi dengan data-data sekunder.Kajian ini menemukan bahwa karakteristik masyarakat desa di pesisir dan perbatasan sudah menjadi bagian dari siklus hidup yang sulit untuk dilakukan perubahan, terutama dalam merubah pola hidup ekonomi masyarakat didesa.Oleh karena itu perlu dilakukan pengintegrasian diantara stakeholder didesa dalam membangun ekonomi masyarakat desa yang lebih mandiri melalui Badan Usaha Milik Desa